Berita

25 Februari 2026

DINSOSPPPA TERIMA PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN RI DALAM ASPEK PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

Pangkalpinang, 25 Februari 2026 Kabar membanggakan datang dari Pemerintah Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Tahun 2025 dalam aspek Pelayanan Publik Penghargaan tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh pejabat terkait dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Pangkalpinang. Capaian ini menjadi bukti komitmen Dinas Sosial, PPPA dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi serta pelayanan yang semakin prima, responsif, dan humanis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Selengkapnya

20 Februari 2026

KELANJUTAN PROGRAM BAPAS TANJUNG PANDAN DAN PEMERITAH BELITUNG TIMUR

Tanjung Pandan, Dinsos-PPA Komisi III DPRD dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengunjungi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan. Kunjungan kerja ini untuk melihat inovasi pelayanan publik dan memperkuat peran pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan.   Rombongan dari Kabupaten Beltim, terdiri dari Ketua Komisi III DPRD Beltim, Akhiruddin beserta anggota komisi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Beltim, M. Yulhaidir bersama kepala bidang dan staf terkait turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Rombongan diterima oleh Kepala Bapas Kelas II Tanjungpandan, Muhamad Irfani yang didampingi Kepala Urusan Tata Usaha, Yovie Agustian Putra di Aula Bapas Tanjungpandan, Kamis (19/2/26) Lalu. Pada kesempatan itu Bapas Tanjunpandan memaparkan tugas dan fungsi dalam sistem peradilan pidana, khususnya pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah Belitung dan Kabupaten Beltim. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Yulhaidir, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berjalan optimal. Menurutnya ada poin utama mengapa hal ini krusial, seperti proses penanganan yang komprehensif. Di mana perlindungan anak melibatkan aspek hukum dari kepolisian, kesehatan fisik/psikis dari RSUD atau Puskesmas, dan pemenuhan hak sipil dari Disdukcapil. Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Beltim, Akhiruddin mengapresiasi langkah inovatif Bapas Tanjungpandan yang dinilai tidak hanya menjalankan tugas pembimbingan, tetapi juga aktif membangun kesadaran hukum generasi muda. “Kami melihat inovasi seperti Bekisah Bapas sangat relevan sebagai langkah preventif. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam pembinaan anak,” kata Didin sapaan Akhirudin. Mewakil anggota Komisi III DPRD lainnya, Didin turut mendukung rencana pembentukan Pos Bapas di Kabupaten Beltim guna memperluas jangkauan pelayanan.

Baca Selengkapnya

11 Februari 2026

KUNJUNGAN KEPALA DINSOSPPPA BESERTA ANGGOTA DEWAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR KE SENTRA ABIYOSO CIMAHI

Bandung, 11 Februari 2026 Dalam Rangka Mempersiapkan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Bersama dengan Komisi 3 DPRD dan Dinas, Sosial Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur melakukan Koordinasi Program Layanan Sosial dan Study Tiru guna mengadaptasi Konsep Sentra  Abiyoso dalam rangka peningkatan Layanan Sosial. Selain melakukan dialog dan peninjauan fasilitas kelas, ruang makan, asrama dan tempat laundy, pertemuan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi penyaluran bantuan ATENSI yang nanti akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

10 Februari 2026

Peresmian Rumah Singgah Pasien "Merah Putih"

Jakarta 10 februari 2026, Kegiatan peresmian Rumah singgah Pasien "Merah Putih" Kab. Belitung Timur yang diresmikan langsung oleh bupati Beltim Kamarudin Muten dan dihadiri oleh DPRD Kab. Beltim, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadinkes, Dir. RSUD M. Zein, Kadis PTSP dan Suku Dinas DKI Jakarta beserta tamu Undangan Lainnya.  

Baca Selengkapnya

29 Januari 2026

Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Beltim Melakukan Perjanjian Kerjasama

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur menunjukkan komitmennya adalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan.   Penandatanganan PKS tersebut bertempat di Aula Utama Bapas Tanjungpandan pada Selasa (27/1/26). Kerja sama ini mengatur dukungan dalam penyediaan lokasi serta pendampingan sosial bagi klien pemasyarakatan, baik anak maupun dewasa, yang menjalani pidana non-pemenjaraan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.   Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Beltim, Muhammad Yulhaidir menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengambil bagian aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemidanaan yang menekankan aspek pemulihan dan perlindungan sosial.   “Dinas Sosial PPPA Kabupaten Beltim siap mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial, pemberdayaan, serta pemenuhan hak anak dan kelompok rentan. Sinergi ini diharapkan memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat,” ungkap Muhammad Yulhaidir.   Sementara itu, Kepala Bapas Tanjungpandan Muhamad Irfani menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Beltim menjadi langkah konkret dalam memastikan pelaksanaan pidana non-pemenjaraan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   “Perjanjian kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan KUHP Baru. Dengan adanya dukungan dari Dinas Sosial PPPA, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial klien,” ujar Muhamad Irfani.   Melalui kerja sama ini, Pemkab Beltim turut mengambil peran dalam pelaksanaan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat KUHP Baru serta upaya perlindungan sosial di daerah.

Baca Selengkapnya

27 Januari 2026

SELAMAT HARI JADI KAPUBATEN BELITUNG TIMUR KE-23

✨ Selamat Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur ke-23 ✨ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengucapkan selamat hari jadi. Mari bersama wujudkan Belitung Timur yang tumbuh, tangguh dan berkemajuan, dengan masyarakat yang sejahtera, perempuan berdaya, dan anak terlindungi. 🤝🌱

Baca Selengkapnya

13 Januari 2026

Jalin Sinergi, Bapas Tanjungpandan Koordinasi Pidana Kerja Sosial dengan Dinsos PPPA Belitung Timur

Kunjungan Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpandan dan Tim untuk koordinasi dan penjajakan kerjasama lintas lembaga terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi klien BAPAS. Berdasarkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 telah resmi berlaku secara nasional sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem pemidanaan, salah satunya penerapan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial diberikan kepada pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun. Para pelaku akan menjalani kegiatan sosial di fasilitas umum, seperti sekolah, tempat ibadah, dan sarana publik lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pembinaan di tengah masyarakat. Kepala Bapas Tanjungpandan menyampaikan bahwa kerjasama ini sangat krusial agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi daerah. Pihak Dinsos PPPA Belitung Timur pun menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah nyata dalam mendukung pembinaan kemasyarakatan. 

Baca Selengkapnya

31 Desember 2025

RAKOR TAGANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dipenghujung Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur melakukan Rapat Evaluasi Tahunan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seluruh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kab. Belitung Timur, terkait partisipasi dan kesiagaan tanggap darurat bencana selama tahun 2025. Pada kesempatan ini Muhamad Yulhaidir,S.Si., M.Kes selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan dalam sambutannya Apresiasi atas partisapasi dan tanggap darurat rekan-rekan TAGANA dalam menghadapi situasi dan kejadian bencana di daerah terdampak, dilanjutkan dengan Kepala bidang Rehlinjamsos juga Memberikan Arahan terkait aktivitas dan Program-program Kebencanaan untuk di tahun 2026. Kemudian M.Hidayat Selaku Koordinator TAGANA Kabupaten Belitung Timur menyampaikan kendala dan kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya serta beberapa hal lainnya terkait kebencanan. Diakhir kegiatan rapat evaluasi Kepala Dinas Sosial didampingi Kepala Bidang Rehlijamsos Menyerahkan Piagam Penghargaan atas segala bentuk Dedikasi Semangat Kemanusiaan dan Pengabdian Tanpa Pamrih Kepada BPBD Kabupaten Belitung Timur, Perwakilan Anggota Tagana di setiap Kecamatan serta koordinator Tagana Kabupaten Belitung Timur. Setelah kegiatan rapat evaluasi tahunan dilanjutkan dengan merapikan dan membersihkan aset dan gudang logistik Tagana Kabupaten Belitung Timur.

Baca Selengkapnya

13 Desember 2025

Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Manggar, 13 Desember 2025 — Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur hadir mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) dalam melaksanakan kunjungan kerja (kunker) didampingi oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Baru, Kecamatan Manggar, yang telah ditetapkan sebagai Lokus Kampung Keluarga Sejahtera (KKS)   Kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat secara langsung, khususnya terkait materi muatan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pansus DPRD Prov. ingin memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan nantinya benar-benar efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di Bangka Belitung.   Tim Pansus menyampaikan komitmennya bahwa hasil kunjungan dan masukan dari Desa Baru ini akan menjadi bahan pertimbangan krusial dalam penyempurnaan draf Raperda, memastikan bahwa Perda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan dan perlindungan kaum perempuan di seluruh Provinsi Kep. Babel

Baca Selengkapnya